Oleh: kareumbi | 16 Mei 2019

Pengembangan Rusa Jawa di TBMK, mungkinkah?

Pengembangan
Rusa Jawa di TBMK, mungkinkah?

Banyak pihak ternyata masih meragu. Bahkan mungkin tidak terasa, keraguan itu hadir diantara kami sendiri. Tulisan ini mencoba melakukan exercise terhadap isu keraguan tersebut dari sudut pandang opini yang berusaha optimis terhadap pengembangan rusa jawa (Rusa timorensis) di TBMK. Sebagai pegiat kami tentu saja harus terus optimis kan :). Namun demikian landasan data, fakta dan referensi peraturan perundangan yang tetap dibutuhkan. Tulisan ini dibuat untuk menguji rencana-rencana yang ada di TBMK.
Bagi anda yang malas untuk membaca keseluruhan tulisan dan ingin menemukan jawaban pendek (semoga anda tidak merugi), silahkan loncat ke akhir tulisan dan baca satu baris kutipan di ujung artikel ini.

Saran, kritik dan perbaikan terhadap tulisan ini dapat dikirimkan kepada echo at tbmk dot org. Sebagian isi tulisan diadaptasi dari Dokumen Cetak Biru TBMK, Manajemen TBMK. Bandung 16 Mei 2019. Dirgahayu 55 Tahun Wanadri.


Keraguan dan silang pendapat yang muncul dalam berbagai rapat, pertemuan dan diskusi, baik dengan pihak pengampu negara (baca: Kementrian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pemerhati, praktisi maupun akademisi mengenai mungkinkah rusa jawa dikembangkan di TBMK?
Secara umum keraguan muncul dari dua aspek utama. Yang pertama adalah aspek teknis, dan yang kedua adalah aspek hukum. Ada setidaknya dua hal dari setiap aspek yang sering muncul dalam diskusi-diskusi panjang tersebut.

Ragu Teknis #1: Rusa Jawa bukan merupakan satwa asli TBMK

Sampai saat ini, memang tidak ditemukan adanya tulisan ataupun bukti nyata yang dapat memastikan mengenai keberadaan rusa di dalam maupun sekitar kawasan hutan Masigit – Kareumbi, baik pada jaman sebelum kemerdekaan, jaman kolonial maupun jaman sebelumnya. Kita nampaknya harus menerima itu.
Dari informasi yang beredar di warga sekitar, kita hanya mengetahui adanya rusa di kawasan yang didatangkan oleh Ibrahim Adjie pada sekitar tahun 1966, kemudian oleh negara melalui Sub Balai KSDA pada sekitar tahun 1990, PT. Prima Sakti pada sekitar tahun 1998. Semuanya didatangkan dari luar.

Namun dari berbagai literatur dan tulisan, rusa jawa merupakan satwa aseli (native species) yang memiliki sebaran habitat yang sangat luas di Jawa dan Bali (IUCN). Dan khususnya di sekitar Jawa Barat, ternyata rusa ini pun biasa diburu sejak jaman dahulu. Diketahui rusa pernah ada di sekitar dataran Bandung, Banten Selatan, Priangan (Boomgard, 2001), juga bagian selatan Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Subang Utara (diantaranya di hutan pasang surut mangrove Pamanukan), Purwakarta (Hoogerwerf, 1970) dan sampai sekarang tersisa di sekitar TN. Ujung Kulon – Pulau Peucang. Semakin ke timur Jawa, akan lebih banyak rusa ditemukan.

Lebih awal lagi, temuan dari Goa Lowo di Sampung, Ponorogo (Dammerman 1934 melalui Hoogerwerf 1950) menyajikan bukti bahwa rusa jawa – seperti juga banteng – telah hidup di tanah Jawa sejak jaman Prasejarah dengan ditemukannya berbagai peralatan dari tulang dan tanduk rusa. Para arkeolog menyebutnya sebagai Kebudayaan Tulang dari Sampung (Sampung Bone Culture).

Sekelompok rusa jawa menyeberang jalan di Purwakarta, 25 Juli 1947
(Foto Koleksi Tropen Museum)

Dari beberapa fakta dan catatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di masa lalu sangat besar kemungkinan ada rusa yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan TBMK. Karena itu, rasanya kita tidak perlu panjang berdebat mempersoalkan soal patut atau tidaknya rusa Jawa dikembangkan (kembali) di TBMK dipandang dari sisi keasliannya.

Walaupun andaikata rusa jawa tidak pernah terdapat di TBMK, namun dari fakta dan data yang disampaikan diatas kita harus sepakat bahwa satwa ini adalah satwa asli jawa, hidup di Jawa Barat dan mengisi relung budaya tanah Sunda dan Priangan sejak dahulu kala. Saat ini kondisinya terdegradasi, populasinya terus menurun dan kita harus berbuat sesuatu untuk itu.

Ragu Teknis #2: Ekosistem/ habitat di TBMK tidak cocok untuk Rusa Jawa

Dari sisi ketinggian terdapat catatan rusa Jawa yang hidup dan mampu beradaptasi pada ketinggian 0 (nol) meter diatas permukaan laut (mdpl) sampai ketinggian lebih dari 2.000 mdpl. Sampai sekarang, rusa masih dapat kita saksikan di dataran tinggi Hyang di gunung Argopuro khususnya di padang rumput Cikasur dengan ketinggian 2.600 mdpl. Tempat dimana pada awal 1900-an, Ledeboer bersaudara menyewa lahan, membangun peternakan, pabrik pengalengan daging rusa dan landasan pesawat terbang. Melalui manajemen yang intensif, Ledeboer bahkan dapat mengembangkan populasi rusa dari awalnya 100 ekor di tahun 1910 menjadi hampir 8000 ekor pada saat dimulainya perang dunia kedua (Hoogerwerf, 1950). Namun sayangnya populasi disana terus menurun hingga saat ini akibat berbagai sebab terutama adalah perburuan yang tidak terkendali.

TBMK hanya memiliki ketinggian maksimum 1.600 mdpl. Sedangkan area pemeliharaan rusa saat ini berada pada ketinggian 1.100 mdpl. Dan dengan kondisi iklim, jenis hijauan pakan dan ekosistem di TBMK, cukup kentara bahwa rusa jawa terlihat menyatu dan adaptif. Upaya pemeliharaan populasi sejak tahun 2010 menghasilkan setidaknya dua indikator yaitu adalah 1) rusa beranak pinak dengan tren yang positif, dan 2) anak yang dilahirkan dapat memiliki ukuran yang lebih besar dari induknya.

Dayu (depan) dan Jambore, anaknya yang baru berusia 3 tahun (foto 2014-05-08)

Ragu Payung Hukum #3: Penangkaran tidak boleh ada di dalam kawasan hutan konservasi?

Bagian ini agak panjang, namun bagi anda yang sedang buru-buru. Jawaban pendeknya adalah Ya dan Tidak. Penasaran? silahkan baca terus.

Referensi yang sering dikedepankan oleh para pengampu negara ini untuk melarang adanya penangkaran di dalam kawasan hutan (konservasi) adalah Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2015 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Bagian yang akan dielaborasi adalah pada Bagian Kedua, Pengembangan Populasi Satwa Liar Berbasis Alam (Wild-based population management). Diantaranya adalah Pasal 1, Ayat (7):

7. Pengelolaan populasi berbasis alam adalah kegiatan penangkaran melalui pengelolaan populasi suatu jenis tertentu di habitat alam dengan campur tangan manusia yang cukup besar seperti pengelolaan habitat, transplantasi, pengembangbiakan populasi suatu spesies dalam pulau kosong tersendiri (island colony breeding), pengembangbiakan di dalam penangkaran kemudian dilepas ke habitat alam untuk dibiarkan membesar, dan lain-lain kegiatan pengelolaan populasi jenis yang berbasis semi alam dengan tujuan untuk pemanfaatan.

Dari definisi diatas jelas dinyatakan bahwa kegiatan pengelolaan populasi berbasis alam salah satu contohnya adalah kegiatan pengelolaan habitat.
Kemudian dalam Pasal 22, Ayat (2), butir (a) dijelaskan:

a. Pengelolaan habitat, yaitu upaya perbaikan atau penyediaan habitat buatan di dalam atau di luar lingkungan habitat alamnya untuk menarik populasi satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun jenis yang tidak dilindungi sehingga mampu berkembang biak dengan lebih baik;

Dari butir (a) dapat disimpulkan bahwa sebetulnya kegiatan penangkaran di dalam kawasan dimungkinkan yaitu melalui upaya pengelolaan habitat, dengan jenis kegiatan berupa perbaikan habitat atau penyediaan habitat buatan.
Selanjutnya, butir (c) memiliki konten yang menarik,

c. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau, yaitu pengembangan populasi suatu jenis baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dengan memasukkan induk-induk satwa liar yang berasal dari tempat lain, baik hasil tangkapan alam atau hasil dari pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol, ke dalam suatu pulau (island colony breeding) dan dikelola secara intensif;

Dari butir (c) dapat disimpulkan bahwa pemasukan induk-induk satwa liar dari tempat lain pada dasarnya dimungkinkan, namun harus berada dalam lingkungan terkontrol, di dalam suatu pulau yang disebut metoda island colony breeding. Istilah yang mengelitik dan ternyata dari hasil penelusuran lebih jauh, nampaknya butir ini sangat terkait dengan regulasi CITES dan import/eksport primata khususnya macaca. #monkeybusiness, #BUAVscandal. Dari sini kami mulai kehilangan sedikit selera membahas P.19 2015 🙂

Namun, pada bagian selanjutnya yang mengatur lebih detail tentang pengelolaan populasi berbasis alam, ternyata menyatakan dengan cukup jelas:

Dari Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan:

(1) Pengembangan populasi berbasis alam dengan cara pengelolaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat dilakukan di zona penyangga Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pada habitat lain di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kebun buru atau areal buru.

Sudah sangat terang bahwa penangkaran melalui pengembangan populasi berbasis alam, dapat diselenggarakan di zona penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA) maupun Kawasan Pelestarian Alam (KPA), hutan produksi, hutan lindung dan habitat satwa di luar kawasan hutan (misalnya tanah negara, tanah perkebunan, tanah milik, tanah adat dst) yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai kebun buru atau areal buru. Zona atau daerah penyangga menurut definisinya berarti berada DI LUAR kawasan hutan. Ayat inilah yang menyatakan dengan telak bahwa penangkaran tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan konservasi (KSA/KPA).

Tapi.. tunggu dulu. Ini kan mengenai Penangkaran di KSA/KPA. Bagaimana dengan di Taman Buru? walaupun taman buru termasuk dalam kawasan hutan konservasi, namun tidak termasuk dalam KSA dan KPA. Menurut UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan taman buru berdiri sendiri. Kita lihat Pasal 7 dari undang-undang tersebut:

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. kawasan hutan suaka alam,
b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
c. taman buru.

Orang sering bilang taman buru adalah anak tiri. Kami tidak setuju!, kami lebih melihat bahwa taman buru itu spesial, khusus, anak ajaib. Maaf ini soal mindset 🙂
Kembali pada pokok artikel, mari kita coba buka “kitab suci” Perburuan yaitu PP.13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Pada Pasal 27, huruf (j) menyatakan bahwa:

Pengusaha taman buru wajib :

j. melaksanakan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan;

Dapat dikatakan bahwa pengusaha taman buru adalah orang/lembaga yang memiliki izin pengusahaan taman buru dan ternyata amanat peraturan ini, dia wajib melaksanakan penangkaran satwa buru.
Ruh dari ayat ini menurut kami sebening kristal, bahwa selain diberikan hak pengelolaan untuk mendapatkan manfaat dari taman buru, pengusaha taman buru juga berkewajiban melakukan upaya penangkaran (dus, pelestarian) satwa burunya. Tidak boleh hanya sekedar mengambil manfaat belaka tanpa dibebani upaya konservasi.
Dan dimanakah letak penangkaran itu bisa dilakukan? ini tafsir kami, penangkaran bisa saja dilakukan di dalam atau di luar taman buru. Dan secara prinsip kepraktisan (juga ekonomi), pengusaha taman buru yang sudah membayar konsesi lahan di taman buru, untuk apa lagi dia harus mencari (membeli/ menyewa) lahan di luar kawasan hanya untuk penangkaran. Tentu kurang masuk akal.

PP.13 tahun 1994 tentu saja adalah peraturan yang lebih tua namun lex specialis dan lebih tinggi posisinya dibandingkan P.19/Menhut-II/2015. Dan yang lebih penting, peraturan ini mengatur locus yang tepat, yaitu di taman buru.

Kesimpulannya, undang-undang kita menyatakan bahwa penangkaran memang tidak boleh dilakukan didalam kawasan hutan konservasi KSA (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan KPA (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya). Namun penangkaran wajib dilakukan – bagi pengusaha – di taman buru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penangkaran di dalam taman buru secara prinsip diperbolehkan.

Ragu Payung Hukum #4: (Re)Introduksi satwa liar tidak diperbolehkan di kawasan konservasi

Seringkali opini ini muncul ketika terjadi diskusi dengan para pihak yang menyamaratakan aturan untuk semua kawasan konservasi. Apabila kita merujuk kepada salah satu referensi yang sering diacu yaitu PP 7 tahun 1999, pada pasal 12, ayat (2), dinyatakan:

(2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa;
b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa, pohon sumber makan satwa;
c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;
d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

Pembinaan habitat padang rumput di TBMK (foto 2019-04-25)

Pada bagian Penjelasan, yang dimaksud dengan butir (e) diatas tertulis sebagai berikut:

Penambahan tumbuhan atau satwa asli dimaksudkan untuk menambah
atau merehabilitasi populasi dan atau habitat yang rusak. Yang dimaksud dengan jenis asli yaitu jenis yang pernah hidup di daerah yang akan direhabilitasi atau daerah yang akan direhabilitasi merupakan daerah penyebaran jenis dimaksud. Pemasukan jenis-jenis asing harus dihindarkan.

Dapat dikatakan bahwa menambahan tumbuhan atau satwa asli diperbolehkan di KSA/KPA. Kata kuncinya adalah pada keaslian (native) spesies dan dalam rangka membina habitat dan populasi.
Kemudian pada rujukan lain yang sering disebut, yaitu Permenhut P.48/Menhut-II/2014, pada Pasal 8, ayat (3), butir (a), menyatakan:

(3) Pembinaan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan jumlah populasi hidupan liar melalui: a. pelepasliaran satwa dan satwa mangsa yang secara alami pernah ada atau jenis satwa asli setempat yang populasinya terancam punah.
b. introduksi berbagai jenis tumbuhan asli atau pernah tumbuh secara alami untuk memperbaiki tempat hidup, tempat pakan, tempat bersarang, dan tempat penjelajahan satwa liar;
c. relokasi satwa liar dan atau eradikasi.

Tafsirnya adalah bahwa melakukan reintroduksi, yaitu memasukan tumbuhan dan atau satwa liar yang secara alami pernah ada di lokasi kawasan konservasi yang bersangkutan) dapat dilakukan di KSA/KPA asal memperhatikan keaslian jenisnya. Sangat jelas.
Kemudian bagaimana dengan jenis yang bukan asli (exotic)?. Sidang pembaca yang terhormat, disinilah letak keunggulan taman buru. Terdapat peraturan yang merupakan sebuah terobosan, sekaligus menjadi counter dari berbagai opini yang menyebutkan tidak boleh memasukkan satwa asing ke taman buru, yaitu Permenhut P.79/Menhut-II/2014 tentang Pemasukan Satwa Liar ke Taman Buru dan Kebun Buru. Peraturan ini sangat progresif, namun sayangnya belum terlihat mampu memajukan taman buru secara progresif. Kami kutip:

Pasal 2
Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru dilakukan untuk
mendukung penyelenggaraan kegiatan perburuan.

Pasal 3
(1) Pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dapat berasal dari:
a. wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia;
b. luar negeri.
(2) Pemasukan satwa liar dari luar negeri ke taman buru dan kebun buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan :
a. jenis satwa asli Indonesia yang dikembangbiakan di luar negeri; dan/atau
b. Jenis satwa liar asing

Sangat jelas pesan yang disampaikan oleh para pembuat peraturan ini bahwa di Taman Buru ruangnya sangat fleksibel. Pola yang dianut sangat progresif allow all, deny some. Bolehkan dulu semuanya, kemudian larang beberapa hal. Rambu-rambu yang disyaratkan diantaranya adalah: satwa sehat, tidak menyebabkan polusi genetik, memperhatikan daya dukung habitat dan populasi, mengutamakan jenis satwa (endemik) yang pernah ada atau masih ada di sekitar taman buru. Kemudian juga dengan selalu mempertimbangkan: kondisi geografis, kemungkinan pemagaran, kemungkinan migrasi, potensi daya dukung habitat. Tentu proses ini harus melalui permohonan kepada UPT (untuk satwa dalam negeri) dan Dirjen KSDAE bagi satwa dari luar negeri.

Demikianlah, tulisan ini kami buat untuk memberikan khazanah mengenai taman buru dan perburuan serta berbagai pro-kontra dan love-hate relationship yang melingkupinya. Tulisan ini jauh dari sempurna, dibuat agak terburu-buru, dan untuk itu kami mohon maaf serta koreksinya. Semoga kita tetap dapat mengambil manfaatnya.

Akhir kata, untuk mengomentari judul artikel ini, sesepuh kami yang sudah berangkat terlebih dahulu ke padang pengembaraan abadi, sering berseloroh:

Tidak ada yang tidak mungkin, kecuali makan kepala sendiri.
Wallahu a’lam.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kategori

%d blogger menyukai ini: